Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menaruh perhatian terhadap rendahnya minat masyarakat mengikuti program jaminan sosial. Padahal dengan mengikuti program jaminan sosial, banyak keuntungan yang diperoleh.
Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan belum semua tenaga kerja baik yang formal maupun non formal menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Padahal, katanya, jika tenaga kerja baik yang formal maupun non formal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka akan diuntungkan.
“Segala resiko yang berkaitan dengan keselamataan kerja akan dijamin,” kata Sri Purnomo usai menerima pemberian santuan kematian Murjimin peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (21/4).
Isteri Murjimin (46), Parjiyem Mardi Utomo menerima santunan kematian sebesar Rp 24 juta. Murjimin sendiri mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Menurut Sri Purnomo, belum maksimalnya peserta BPJS Ketenagakerjaan baik yang formal maupun non formal, termasuk usaha skala kecil karena mereka belum mengetahui keberadaan BPJS tersebut.
“Ke depan tentunya sosialisasi dari BPJS sangat diperlukan agar masyarakat lebih paham dan tertarik untuk menjadi peserta,” kata Sri Purnomo.
Sementara Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DIY Muhammad Triyono MM menyampaikan, sampai April 2016 ini jumlah pekerja informal yang mengikuti program lembaganya sebanyak 25.000 orang. Jumlah tersebut bertambah sekitar 5.000 peserta dari tahun sebelumnya.
“Selama Januari-April, peserta informal bertambah 5.000 orang. Masih banyak masyarakat yang tidak menjadi peserta, salah satunya perangkat desa,” katanya.
Padahal lanjutnya, syarat menjadi peserta sangat mudah dan murah. Iuran bulanannya hanya Rp16.800 atau rata-rata perhari hanya Rp560 saja. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja bahkan sampai meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan.
“Ada empat BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diikuti. Keselamatan kerja, pensiun, kematian dan jaminan hari tua,” kata Triyono.
Jika peserta mengikuti keempat program sekaligus, iuran perbulannya hanya Rp124.000. Namun jika hanya mendaftar untuk jaminan kecelakaan kerja, iuran yang diberikan setiap bulan hanya Rp16.800.
“Kami akan tingkatkan sinergi intensif dengan kepala daerah, untuk penyadaran dan edukasi kepada pekerja khususnya sektor informal di DIY. Program jaminan sosial ini penting karena bagian dari program kemanusiaan,” tuturnya.
Ditambahkan Triyono, untuk terus meningkatkan kepesertaan di sektor informal, BPJS Ketenagakerjaan akan menyasar para perangkat desa. Selain kepesertaan, pihaknya juga akan bekerjasama dengan pemerintah desa (Pemdes) dengan mendirikan outlet BPJS TK yang melayani pembayaran iuran, menerima keluhan dan membantu proses pembayaran klaim.
Outlet tersebut juga memberikan edukasi layanan kepada peserta dan calon peserta program baik jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian.
“Kami sudah bekerjasama dengan dua desa, masing-masing di Tamanan Bantul dan Tamanmartani Kalasan Sleman. Pada semester pertama tahun ini, kami menambah kerjasama dengan lima Pemdes lagi. Target sampai akhir tahun bisa 10 Pemdes,” kata Triyono.
