Sleman — Kabupaten Sleman terus menunjukkan kepemimpinannya dalam transformasi digital layanan kependudukan di tingkat nasional. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sleman yang kini telah menyentuh angka 19,45 persen dari total wajib KTP.
Apresiasi tersebut disampaikan Teguh saat meninjau langsung proses aktivasi IKD bagi masyarakat di Pendopo Parasamya, Kamis (30/4/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian program perluasan piloting digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menguji kesiapan infrastruktur serta akurasi data daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Dalam tinjauan yang didampingi oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Teguh Setyabudi menekankan bahwa kesuksesan Sleman dalam digitalisasi kependudukan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik serta mempercepat verifikasi data secara daring. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam ekosistem digital yang sedang dibangun oleh pemerintah pusat.
“Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Sleman yang bagus. Bahkan setidaknya untuk perekaman KTP elektronik di Dukcapil Sleman itu sudah mencapai 99,8 persen. Layanan digital nasional ini sangat penting untuk menunjang ketepatan sasaran layanan, termasuk transparansi dalam penyaluran bantuan sosial,” ujar Teguh Setyabudi di sela peninjauan.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyatakan bahwa terpilihnya Sleman sebagai lokasi piloting nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui teknologi. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak agar Indonesia dapat bersaing dan memberikan pelayanan yang efisien di segala lini kehidupan bermasyarakat.
“Negara yang tidak mengikuti perkembangan digital pasti akan tertinggal dengan negara lain. Saat ini digitalisasi di setiap negara tidak bisa dihindari dalam bentuk pelayanan apa pun kepada masyarakat. Kami di Sleman berkomitmen untuk terus menjalankan program ini demi kemudahan warga,” tegas Danang Maharsa.
Lebih lanjut, Danang berharap penerapan skema Digital Public Infrastructure (DPI) dalam penyaluran bansos dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan data pribadi yang selama ini menjadi kekhawatiran publik. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan proses distribusi bantuan menjadi lebih akurat dan jauh dari potensi kecurangan.
“Saya berharap Sleman bisa terus bergerak menyelesaikan digitalisasi bansos berbasis DPI ini. Selain memudahkan masyarakat, sistem ini diharapkan dapat menghindari kelemahan-kelemahan sistem lama dan menjawab kekhawatiran masyarakat akan keamanan data pribadi mereka di ruang digital,” tutur Danang Maharsa mengakhiri penjelasannya.
