Sleman – Meski baru dibentuk sekitar 6 bulan lalu namun Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman mampu menekan tingginya tingkat alih fungsi lahan di wilayah Sleman.
”Berapa jumlahnya memang belum terdata, namun yang jelas keberadaan BKPRD Sleman ini mampu menekan tingginya laju alih fungsi lahan di Sleman,” Drs Purwanto, kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman , di Sleman, Kamis (13/10).
Menurut Purwanto, BKPRD yang terdiri atas sejumlah pimpinan SKPD terkait, seperti Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Lingkungan Hidup dan instansi lainnya.
”Pembentukan BKPRD ini memang dimaksudkan untuk mencermati dan memberikan rekomendasi permohonan izin alih fungsi lahan, sehingga pemberian izin alih fungsi lahan berdasarkan banyak aspek,” kata Purwanto.
Purwanto menambagkan, pengaturan alih fungsi lahan tersebut selain untuk mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Sleman yang terus menyusut, juga untuk menjaga konservasi air di Sleman.
Sleman merupakan wilayah hulu sebagai kawasan penangkap hujan, jika alih fungsi lahan tidak terkendali maka konservasi air bisa terancam. Sehingga dibutuhkan banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk tangkapan air hujan.
Purwanto mengatakan, RTH sangat menentukan bagaimana menyimpan air sehingga ekosistem tidak rusak.
”Bagaimana air hujan bisa dipanen sebanyak mungkin, semakin banyak RTH semakin bagus,” katanya.
Alih fungsi lahan merupakan salah satu masalah lingkungan hidup, mengganggu konservasi.
“Ekploitasi baik air maupun golongan C. Air menjadi masalah karena semakin banyak hotel, kondotel dan lainnya yang membutuhkan pasokan air jumlah besar. Hotel dan kondotel seharusnya menggunakan sumur bor dalam dengan uji geolistrik, kealaman,” tutur Purwanto.
Hanya saja lanjutnya, kadang ada kecurangan, dimana seharusnya sumur dalam di atas 105 meter. Namun praktiknya hanya 50 meter, sehingga menyedot air tanah, bukan air bawah tanah.
